“Undangan kedua, PT Supreme Energi kalau dipanggil jangan tidak datang, yang datang juga harus yang berkompeten, jangan sampai buang waktu saja,” tegas Nopran Marjani, via seluler sekitar pukul 19.24 WIB. Nopran menyarankan DPRD Lahat, baik itu unsur pimpinan atau komisi yang membidangi maupun dewan di Dapil III juga diundang, karena perihal itu menindaklanjuti surat dari DPRD Lahat.
Sebelumnya, Nopran Marjani SPd sempat mengatakan soal, PT Suprame harus mengganti hutan lindung seluas 150 hektar yang dipakainya. Juga melakukan reboisasi sungai untuk kelangsungan ekosistem yang ada.
“Jika dihitung, hutan yang harus diganti PT Suprame Energi seluas 230 hektar. Sampai saat ini belum ada informasi soal pergantian hutan itu. Saat kami (DPRD) kunjungan ke sana (PT Suprame Energi ) menanyakan hal itu, laporannya belum juga diserahkan sampai sekarang,” tegas Nopran.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sumsel ini menyadari, izin PT Suprame Energi dikeluarkan pemerintah pusat dan provinsi. Namun aktifitas PT Suprame Energi memberikan dampak negatif bagi Kabupaten Lahat. Terbukti beberapa waktu lalu terjadi banjir dan longsor di Kecamatan Mulak Ulu, imbas dari rusaknya hutan di arah hulu sungai.
“Fraksi Gerinda meminta PT Suprame Energi, untuk segera lakukan penananam kembali dan ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar,” ucap Nopran.
Editor : Admin.
