“Sebab itu perbaikan sistem harus terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya pidana korupsi. Jika tidak, artinya kita membuka peluang terjadinya pidana korupsi tersebut,” tegasnya.
Gencarnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tersebut guna membangun budaya anti korupsi sehingga tercapainya kesejaheraan umum.
“Ini langkah kita untuk menghentikan aksi korupsi. Kita memantau program pemerintah dengan memperbaiki sistem. Jadi sistem yang ramah dengan korupsi akan kita tinggalkan,” ujarnya.
Hadir dalam rakor tersebut, Inspektur Jenderal Kemendagri Dr Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI Edi Mulia, PLT Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Yudhiawan, Kasatgas Lampung, Sumsel, dan Kepulauan Babel Andy Purwana, PIC KPK Wilayah Sumsel Alfi Rachman Waluyo, Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, PLT Kajati Sumsel Muhammad Naim, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang H.R.M Zaini, dan forkopimda lainnya serta sejumlah Bupati/Walikota di Sumsel.
Editor : Admin
