“Kami tegaskan kami sangat bangga dan akan selalu mensupport pimpinan dan anggota DPRD yang tetap melaksanakan proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim karena kami yakin wakil kami DPRD Kabupaten Muara Enim sangat mengerti dan sudah jelas atas legalitas Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim,” tegasnya.
Hal senanda juga disampaikan ketua DPC Lembaga Invetigasi Negara (LIN), Palen Satria SH menjelaskan, pihaknya siap mendukung dalam proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh DPRD Kabupaten Muara Enim.
Yang mana, menurutnya dalam pemilihan Wabup betul-betul sudah sesuai dengan Mekanisme hukum dan Prosedur yang benar sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.
“Kami sangat mendukung terhadap pemilihan adanya Pilwabup di DPRD ini dan kami juga berharap dalam kejadian yang telah menimpa Muara Enim tidak terulang lagi seperti sebelum nya,” urainya.
Dia menegaskan, tentunya pihaknya dan masyarakat Muara Enim siap mengawal bersama dan akan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apa bila terjadi terhadap adanya pelanggaran dalam tutup pemilihan Pilwabup tersebut
“Inshaa Allah ini akan berjalan kondusif, sehingga apa yang di hasilkan dari pemilihan Wabup Muara Enim nanti dapat membawa kebaikan, kemakmuran bagi masyarakat Muara Enim kedepan. Dan yang terpenting bagi masyarakat Muara Enim berharap kepada wakil bupati terpilih nanti berakhal baik, berintregeritas tinggi bertekad untuk segera membangkitkan Muara Enim dari segala keterpurukannya,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki, mengatakan DPRD Muara Enim siap menganggarkan sendiri apa bila Pemkab Muara Enim tidak memiliki anggaran dalam prosesi pemilihan wakil Bupati Muara Enim masa periode 2018-2023 di DPRD Muara Enim.
“Masalah anggaran dalam pelaksanaan Pilwabup Muara Enim, DPRD Muara Enim siap dan akan tetap melaksanakannya sesuai dengan surat Kemendagri yang telah disampaikan kepada kami dengan menggunakan anggaran DPRD Muara Enim walaupun itu minim dengan semaksimal mungkin,” katanya.
“Ini sebenarnya, bukan ranahnya Pemkab Muara Enim ya, kalau Pemkab tidak ada anggaran dalam memfasilitasi Pilwabup yang tetap berjalan nanti. Dan kami akan tetap menjalankan sendiri sesuai dengan surat prosedur Kemendagri dengan anggaran sendiri,” tegasnya
