Sebagai informasi, kegiatan dialog publik sosialisasi RKUHP ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pembaruan hukum pidana dalam RKUHP kepada masyarakat, melaksanakan dialog publik mengenai 14 pasal krusial RKUHP, serta menyerap masukan atau usulan dari masyarakat sebagai bagian dari partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam penyelesaian pembahasan RKUHP.
Hadir sebagai pembicara dalam dialog publik kali ini tiga orang Tim Ahli Sosialisasi RKUHP, yaitu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjahmada Marcus Priyo Gunarto, Staf Ahli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Y. Ambeg Paramartha, serta Asisten SKP Bidang Hukum Albert Ariest.
Turut hadir secara daring dan luring antara lain perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenkuhman, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Intelijen Negara, Kantor Staf Presiden, dan Staf Khusus Presiden.
Acara yang digelar serentak di 11 kota yaitu Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, Pontianak, Manado, Denpasar, Manokwari, dan Ternate ini dihadiri peserta dari kalangan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa, organisasi profesi hukum, majelis agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta koalisi masyarakat sipil.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk memasifkan diskusi dengan masyarakat mengenai RKUHP. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjaring masukan dari masyarakat.
“Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini, untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu. Sehingga kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Jokowi, Selasa (02/08/2022).
Mahfud menyampaikan, pembahasan RUU yang mencakup lebih dari 700 pasal ini sudah memasuki tahap akhir dengan 14 permasalahan yang masih harus didiskusikan. Terkait hal tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya akan proaktif melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat melalui dua jalur, yakni pembahasan di DPR dan diskusi secara langsung dengan masyarakat.
“Terhadap 14 masalah yang sekarang sedang menjadi diskusi, itu akan dilakukan diskusi-diskusi secara lebih terbuka, secara lebih proaktif melalui dua jalur. Pertama, akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini. Kemudian jalur yang kedua, terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu. Presiden meminta agar masalah ini diperhatikan betul dan kita akan mengagendakan baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR, yaitu di lembaga-lembaga pemerintah,” ujar Mahfud.
Editor : Jhon.W
