Sumsel

Wagub Mawardi Yahya Dengarkan Pandangan Umum Fraksi Terkait Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2022 

×

Wagub Mawardi Yahya Dengarkan Pandangan Umum Fraksi Terkait Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2022 

Share this article

” Kehati-hatian dalam pelaksanaan dana hibah sangat diperlukan agar tidak terjadi persoalan hukum di masa yang akan datang tapi kehati-hatian ini bukan berarti menjadi alasan untuk menghambat program kegiatan yang telah disusun. 

” Fraksi Golkar meminta Pemprov Sumsel melakukan evaluasi terhadap kinerja Biro Kesra agar kedepan semua program berjalan baij, tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Fatra.

Sementara itu Pelapor  dari Fraksi Demokrat H.A. Gani Subit. MM menyampaikan bahan masukan dari Fraksinya mengenai Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut Fraksi Demokrat PAD dapat juga diperoleh dari Operasional Terminal Khusus. Saat ini masukan dari Terminal khusus hanya disetor ke PNBP melalui KSOP. 

Perjuangan untuk mendapatkan sumber penghasilan ini menurutnta harus secara gigih diperjuangkan ke tingkat pusat karena jika ini berhasil , dapat memberikan masukan yang signifikan bagi kas Daerah. 

Untuk itu diperlukan regulasi Alur Pelayaran, Tata Cara berlalu lintas dan berlabuh serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan tentang wilayah Muara Lematang dan Kertapati yang sudah ditetapkan menjadi kewenangan Gubernur. 

Sehingga Jasa labuh, jasa sandar dan jasa kepelabuhan lainnya dan Izin melintas di Sungai Musi, Jembatan Ampera dapat dipungut sebagai Sumber PAD. 

Pada kesempatan itu Fraksi Demokrat memberikan apresiasi yang tinggi mereka sampaikan kepada Pemerintah Provinsi yang sudah mengakomodir usulan Fraksi Partai Demokrat tentang kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over simpang sekip Angkatan 66, sehingga diyakini oleh Balai Besar Pelaksaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan Pembangunannya dapat terlaksana. 

Selanjutnya Fraksi Demokrat juga mengingatkan dengan azas kehati -hatian Terhadap Ganti Rugi tanah yang peruntukan UIN di Jakabaring, yang sudah diputuskan Pengadilan, menyangkut Besaran dan proses Pembayarannya agar sesuai dengan Perjanjian dan keputusan tertulis dan mengikat dari semua pihak. 

Sementara itu di bidang kesejahteraan Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar rakyat harus diperhatikan dan dimaksimalkan anggaran secara sungguh – sungguh  pertama di Bidang Kesehatan, Langkah – langkah penurunan stunting  dan program – program harus dipercepat usaha – usaha pengadaan alat – alat di RS Siti Fatimah serta peningkatan kualitas SDM nya dalam upaya menuju RS bertaraf Internasional.

Editor : Admin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *