KORDANEWS- Kisruh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pergantian pimpinannya membuat publik mendorong wacana pembubaran lembaga tersebut. Dorongan pembubaran itu sebagai puncak dari kekecewaan publik.
“Saya kira kondisi real, kalau kita lihat dengan adanya konflik ini, lalu kinerja mereka yang juga tidak menjadi semakin baik. Saya kira sih tidak ada alasan yang cukup untuk mempertahankan, dengan kata lain cukup untuk dibubarkan,” kata pengamat Lucius Karus dari Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) dalam diskusi di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2017).
Meski demikian menurut Lucius, sebelum lembaga perwakilan daerah itu dibubarkan ada baiknya untuk mengembalikan fungsi DPD sebagaimana perannya.
“Lembaganya jangan dibubarkan, tapi orangnya yang dibereskan, ini yang kita ingin dorong ke depan, bagaimana kemudian mendesign DPD ini menjadi lebih punya power. Mesti kembali lagi bicara dari daerah ke daerah, sebagai wakil dari NKRI, mereka harus bicara agar memastikan DPD ini kembali ke situasi awal dan bisa menjalankan perannya,” jelas Lucius.
Hal senada juga disampaikan Direktur Polytracking, Hanta Yudha, menurutnya pembubaran DPD adalah bentuk kekecewaan publik. Untuk itu ia menyarankan agar DPD memperbaiki diri.
