“Itu kekecewaan publik, itu bentuk kekecewaan publik karena penurunan degradasi kewenangan tidak jelas, kemudian esensinya enggak jelas. Kan semangatnya memperbaiki sistem ketatanegaraan, jadi harus saling mengimbangi kekuasaan, antara parlemen dan presiden juga ada di internal parlemen, tentu DPD nya harus kuat itu semangatnya,” papar Hanta.
Senator asal Jawa Tengah, Akhmad Muqowan tidak sependapat dengan pembubaran DPD. Karena menurutnya DPD sebagai tempat penampung aspirasi daerah.
“Saya setuju secara dialektika DPD harus diberi kekuatan, kalau tidak bubarkan saja, tapi tanya dulu ke daerah. Tanya dulu, apakah masih ada peluang menampung aspirasi daerah,” sambungnya.
“Ada azbabul nuzul dan kalau DPD nantinya keputusan daerah ruang daerah harus diapresiasi di pusat,” tutup Muqowam.
editor :ardi
