KORDANEWS – Sekretariat Kabinet (Setkab) berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan negara yang dialokasikan kepadanya. Hal itu tercermin dengan telah ditindaklanjutinya semua rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Setkab dari tahun 2014 hingga 2022.
“Sekretariat Kabinet mampu mencapai 100 persen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK,” kata Deputi Bidang Administrasi (Demin), Setkab, Farid Utomo usai menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III, Senin (10/07/2023), di Gedung BPK, Jakarta.
Dari 35 entitas kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan AKN III BPK, terdapat empat entitas yang telah mencapai penyelesaian tindak lanjut 100 persen. Selain Sekretariat Kabinet, tiga K/L lainnya adalah Mahkamah Agung, Arsip Nasional, dan BPK.
“Jadi selama temuan atau rekomendasi BPK, Setkab itu selalu menindaklanjuti apa yang perlu ditindaklanjuti. Dan capaian itu kita terbesar, 100 persen, bersama empat K/L lainnya,” ujar Farid.
Pada kesempatan itu, Demin juga menyampaikan rasa syukurnya atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2022. Ini menjadi WTP kesebelas yang diraih Setkab sejak tahun 2012 hingga 2022.
“Pasti bersyukur kepada Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa dan juga bersyukur kepada Setkab sendiri sehingga bisa meraih kesebelas kali berturut-turut WTP,” ujarnya.
Lebih jauh, Farid menekankan bahwa Setkab akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
“Selalu kita harus memperbaiki semua di entitas kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota BPK Achsanul Qosasi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada K/L yang telah mendukung pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK.
