“Saya mengapreasiasi setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu pimpinan kementerian lembaga yang hadir langsung di sini maupun yang mewakili atas kerja keras dan semangat K/L dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2022 yang dilakukan BPK,” ujar Qosasi.
Qosasi menyebutkan, kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan berikutnya akan dilakukan pada tahun 2024, saya berharap Bapak-Ibu selalu berkomitmen dalam menjaga integritas dalam tata kelola keuangan negara,” kata Qosasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dari 35 laporan keuangan K/L di AKN III, sebanyak 34 K/L memperoleh opini WTP dan 1 K/L dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Sebanyak 35 K/L tersebut adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.
Selain itu terdapat juga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP TVRI, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional, LPP RRI, Badan Kepegawaian Negara, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Turut hadir mendampingi Deputi Bidang Administrasi, Setkab, Farid Utomo yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Djaka Warsijanto serta Inspektur Hendri Daud.
Editor :Babayaga
