kordanews – Debat ketiga Pilpres 2024 mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, dan geopolitik untuk dibahas bersama tiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.
Prabowo Subianto, yang saat ini aktif menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diyakini banyak pihak punya nilai lebih karena dia menetapkan berbagai kebijakan pertahanan selama periode kedua pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Walaupun demikian, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Prabowo pun dapat menjadi sasaran kritik capres lainnya saat sesi debat malam ini.
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam dokumen visi dan misinya berkomitmen memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Turunan dari misi itu tertuang dalam salah satu program prioritas Prabowo-Gibran, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
Setidaknya ada 18 kebijakan yang direncanakan oleh pasangan Prabowo-Gibran untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan, di antaranya meningkatkan jumlah anggaran secara bertahap dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) Polri.
Pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI/Polri.
Ketiga, pasangan itu juga ingin memperkuat komponen cadangan (komcad) dan memperkuat konsep dan praktik wawasan Nusantara.
Prabowo-Gibran juga menghendaki untuk memperkuat kemampuan badan pertahanan siber, memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar, memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan.
Terkait dengan tindak lanjut atas pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) yang dirintis sejak pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut ke pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, pasangan Prabowo-Gibran menawarkan konsep optimum essential force.
Prabowo-Gibran, terkait dengan itu, juga menginginkan ada kemandirian industri pertahanan dengan mendayagunakan semaksimal mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri.
Sementara itu, kebijakan geopolitik yang dikehendaki pasangan Prabowo-Gibran jika mereka terpilih, antara lain, membuka kedutaan besar RI di Palestina, memperkuat strategi diplomasi maritim, melanjutkan peran aktif RI di forum-forum bilateral dan multilateral, dan memantapkan supremasi Indonesia di tingkat global berdasarkan asas politik bebas aktif.
Visi Anies dan Ganjar
Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. menetapkan lima garis kebijakan sebagai tindak lanjut dari visi pertahanan mereka.
Lima garis kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas misi menjaga kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0.
