KORDANEWS – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh sebelas masyarakat melalui Persatuan Advokat Dampak Krisis Ekologi (PADEK), didukung oleh Greenpeace Indonesia sebagai penggugat intervensi, terhadap tiga perusahaan yang terafiliasi dari Sinar Mas yakni, PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP), dan PT Sebangun Bumi Andalas Permai Wood Industries (SBAWI)—memasuki tahap kesimpulan di Pengadilan Negeri Palembang pada Kamis (5/6/2025).
Klaim dan Pembelaan Perusahaan
Ketiga perusahaan, yang bergerak di bidang pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanaman industri, menegaskan bahwa operasional mereka telah sesuai dengan hukum. Mereka menyebut kontribusi pajak sebesar lebih dari Rp40 miliar hingga tahun 2024 dan penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak lebih dari 1.800 orang sebagai bukti kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial.
Gugatan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga terjadi di area konsesi perusahaan pada 2015, 2019, dan 2023, menuntut ganti rugi Rp643 juta untuk kerugian materiil dan Rp110 miliar untuk kerugian immateriil akibat paparan asap. Namun, kuasa hukum perusahaan, Armand Hasim, menyebut gugatan ini memiliki kelemahan, seperti ketiadaan bukti riil terkait kerugian individu dan ketidakjelasan lokasi kebakaran.
Ahli hukum perdata, Sutoyo, menyatakan bahwa gugatan harus merinci hubungan langsung antara sumber asap, penyebabnya, dan kerugian yang dialami.
Mantan Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah, menambahkan bahwa fenomena El Niño dan kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan membakar menjadi faktor utama karhutla. Ia juga menyoroti kontribusi perusahaan Sinar Mas dalam penanganan karhutla, seperti menyediakan helikopter water bombing.
“Perusahaan seperti PT BMH, BAP, dan SBAWI telah memiliki sarana lengkap untuk pemadaman karhutla dan bahkan turut membantu pemerintah, termasuk dalam pengadaan helikopter water bombing,” ungkap Iriansyah.
Ahli klimatologi Dr. Idung Risdiyanto mendukung pendapat ini dengan menegaskan peran signifikan El Niño.
Ketiga perusahaan berharap putusan majelis hakim mengutamakan prinsip keadilan dan hukum.
Ketiga perusahaan menyatakan komitmennya terhadap upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain memiliki infrastruktur lengkap, mereka secara aktif melakukan patroli, pelatihan bersama TNI/Polri, serta terlibat dalam apel siaga karhutla bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait.
“Jika tujuan dari gugatan ini adalah untuk menjatuhkan reputasi perusahaan atau bahkan menghentikan operasional, maka dampaknya akan sangat luas, termasuk pada ribuan tenaga kerja dan kontribusi terhadap penerimaan negara,” kuasa hukum dari ketiga perusahaan, Armand Hasim.
