Kordanews — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada kelompok rentan. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang yang baru, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., Jumat (20/6/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel, keduanya membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk menjamin hak-hak janda dan anak yang ditelantarkan setelah perceraian.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari negara, melalui pemerintah dan peradilan agama,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, perlindungan terhadap janda dan anak-anak adalah bentuk konkret dari keadilan sosial yang harus dikedepankan dalam pembangunan hukum.
Ia menjelaskan bahwa ide MoU ini telah lama ia rancang sebagai bentuk respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat soal penelantaran pasca-perceraian.
“Sudah waktunya kita hadir memberikan rasa aman bagi mereka yang kerap menjadi korban dalam sistem hukum keluarga,” tambahnya.
Lebih dari sekadar kerja sama formal, Herman Deru menyebut inisiatif ini sebagai terobosan menuju sistem hukum yang lebih beradab dan berempati.
