Dari pihak TNI AU, Letnan Jaya menuturkan bahwa pengukuran serupa pernah dilakukan pada 2003 dengan melibatkan camat, kepala desa, dan sejumlah stakeholder lain. Bahkan, pihaknya pernah meminta warga menyiapkan dokumen kepemilikan untuk diverifikasi, namun penyanggahan secara administratif tidak pernah masuk hingga kini.
“Kami tegaskan tidak ada penggusuran, intimidasi, ataupun penggunaan senjata. Ini murni penertiban administrasi. Jika ada masyarakat yang merasa memiliki hak, silakan buktikan dengan dokumen sah,” jelasnya.
Pertemuan yang berlangsung di lapangan sempat berjalan alot, namun tetap kondusif. Warga menolak penerbitan sertifikat tanah untuk TNI AU, sementara pihak militer meminta bukti legalitas kepemilikan dari masyarakat.
Sejumlah kepala desa, aparat Polri, dan TNI juga hadir untuk mengawal jalannya dialog agar tidak menimbulkan gesekan. Hingga kini, belum ada keputusan final, namun warga berharap pemerintah pusat dapat turun tangan memberikan solusi yang adil tanpa merugikan masyarakat kecil.(jml)
Editor : Surya S
