KORDANEWS – Sebuah video yang menampilkan mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI) mengamuk lantaran bus antarkota dalam provinsi (AKDP) dilarang masuk kampus viral di media sosial. Kebijakan baru UNSRI yang berlaku sejak 1 Agustus 2025 itu menuai kritik karena dinilai tidak adil dan menimbulkan kesenjangan di kalangan mahasiswa.
Larangan itu membuat bus AKDP hanya bisa menurunkan penumpang di depan gerbang kampus Indralaya. Para mahasiswa pun terpaksa berjalan kaki hampir satu kilometer menuju ruang kuliah. Kondisi ini kontras dengan perlakuan terhadap bus Perum Damri yang masih diperbolehkan mengantar mahasiswa hingga ke dalam area kampus.
“Kalau Damri boleh masuk, seharusnya bus AKDP juga diperlakukan sama. Jangan ada kesenjangan,” kata seorang mahasiswa dalam rekaman video yang beredar.
Manajemen UNSRI beralasan kebijakan tersebut ditempuh untuk menertibkan lalu lintas dalam kampus sekaligus meningkatkan keamanan. Bus AKDP yang dianggap “tidak layak operasi” dilarang masuk. Namun, langkah ini justru menimbulkan masalah baru. Jumlah armada yang dikategorikan layak operasi belum mampu menampung ribuan mahasiswa dari Palembang yang setiap hari berkuliah di Indralaya.
Akibatnya, mahasiswa merasa terbebani. Biaya transportasi bertambah karena harus berganti moda angkutan, sementara waktu tempuh menuju ruang kuliah semakin panjang. “Untuk ongkos sebenarnya tidak masalah, tapi karena AKDP dilarang masuk, kami harus keluar uang lebih. Kami berharap pihak kampus mencarikan solusi agar mahasiswa tidak kesulitan datang belajar,” ujar Kaila, mahasiswi UNSRI.
Dampak kebijakan ini tak hanya dirasakan mahasiswa. Para sopir dan pemilik bus AKDP mengaku terancam kehilangan mata pencaharian. Ketua kelompok bus AKDP, Hasan, mengatakan pihaknya sudah berupaya memperbaiki kondisi armada agar memenuhi syarat. Namun, pengajuan itu hingga kini belum juga disepakati pihak kampus.
