“Kami sudah coba memperbaiki bus, tapi belum disahkan pihak UNSRI. Kami harap ada solusi agar sopir tidak kehilangan pekerjaan dan penumpang tetap nyaman,” kata Hasan.
Sejumlah pihak menilai kebijakan UNSRI terlalu terburu-buru dan tidak disertai solusi konkret. Larangan bus AKDP masuk kampus hanya menyisakan dua pilihan: mahasiswa dipaksa berjalan jauh atau berpindah ke bus Damri dengan biaya tambahan. Alih-alih menata transportasi, kebijakan ini justru dianggap diskriminatif dan menambah beban mahasiswa.
Sampai saat ini, pihak Universitas Sriwijaya belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang kian meluas ini.(jml)
Editor : Surya S
