“Kami melihat bagaimana Pemprov Sumsel sangat serius dalam mengelola asetnya. Kerja sama yang sudah berjalan selama ini sangat baik, dan hari ini kita perkuat dengan nota kesepakatan,” ujarnya.
Ferdinan menjelaskan, DJKN akan membantu pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan aset sesuai standar nasional, baik dari sisi pemanfaatan maupun administrasi. Hal ini penting agar aset tidak hanya terdata, tetapi juga produktif.
Lebih jauh, Ferdinan mengingatkan bahwa pengelolaan aset harus tertib hukum. Dengan cara itu, aset bisa terhindar dari sengketa dan lebih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di Sumsel, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.
Melalui langkah ini, Pemprov Sumsel bertekad untuk terus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat
Editor : Admin
