Pemerintah menilai penyerahan aset rampasan ini akan membawa dampak besar bagi perekonomian dan lingkungan di Bangka Belitung. Daerah tersebut selama ini dikenal sebagai pusat pertambangan timah nasional, namun juga menjadi sorotan karena aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Dengan dikembalikannya aset kepada negara dan PT Timah, kegiatan produksi diharapkan kembali berjalan legal, teratur, dan berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan agar seluruh sektor tambang ke depan beroperasi secara berizin, transparan, dan ramah lingkungan.
Komitmen Pemerintah Tegakkan Keadilan
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memuji kerja keras Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan aktif dalam proses hukum dan pemulihan aset.
Ia menegaskan, pemerintahan ke depan akan menindak tegas semua bentuk pelanggaran hukum ekonomi dan lingkungan, terutama yang melibatkan sumber daya alam strategis milik bangsa.
“Negara tidak boleh kalah. Semua kekayaan ini milik rakyat, bukan segelintir orang. Hari ini kita mulai babak baru: pemulihan kedaulatan sumber daya nasional,” tegas Presiden.
Simbol Awal Kebangkitan Ekonomi Nasional
Penyerahan aset rampasan negara ini menjadi simbol kuat kebangkitan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Prabowo. Tak hanya menjadi bukti ketegasan dalam penegakan hukum, langkah ini juga menunjukkan komitmen untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar kembali ke tangan rakyat.
Pemerintah menilai, keberhasilan pemulihan aset di sektor timah dapat menjadi model bagi sektor tambang lain yang masih berpotensi bocor akibat aktivitas ilegal.
