KORDANEWS – Informasi mengenai “Internet Rakyat” dengan biaya yang sangat terjangkau, diklaim hanya Rp100 per bulan, sering beredar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat. Klaim fantastis ini tentu menarik perhatian, terutama bagi masyarakat yang mendambakan akses internet murah.
Namun, berdasarkan penelusuran terhadap program pemerintah terkait, penting untuk memahami konteks dan status sesungguhnya dari layanan ini, karena program ini bukanlah layanan internet umum yang bisa didaftar oleh semua masyarakat dengan biaya Rp100 per bulan.
Menguak Asal-Usul Angka Rp100
Angka Rp100 per bulan yang seringkali diviralkan merujuk pada program yang dikelola oleh BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Fakta Kunci:
Program Khusus: Layanan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan akses internet di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang tidak terjangkau oleh penyedia layanan komersial (ISP).
Sifat Layanan: Layanan ini disediakan melalui titik akses (Wi-Fi hotspot) di fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan pos TNI/Polri, serta di lokasi desa yang telah dipasang Base Transceiver Station (BTS) oleh BAKTI.
Bukan Biaya Berlangganan: Biaya Rp100 yang viral tersebut seringkali merujuk pada biaya administrasi atau logging fee yang sangat minim. Biaya ini kadang kala diwajibkan oleh operator lokal yang mengelola hotspot di lapangan agar sesuai dengan peraturan pencatatan data pengguna, bukan harga langganan komersial untuk masyarakat luas.
Pada intinya, masyarakat di sekitar titik akses tersebut dapat menikmati akses internet gratis atau bersubsidi penuh, dan Rp100 hanyalah biaya teknis yang mungkin dikenakan, bukan harga jual bulanan.
