Dengan kata lain, kepala daerah tingkat provinsi itu merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat, dan dalam menjalankan program-programnya harus sinkron dengan rencana besar pembangunan nasional, sehingga memerlukan keterpaduan dan garis komando searah dari pusat.
Prof. Yuddy juga menjelaskan, setahun yang lalu, pada HUT Golkar ke-60, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan terkait maraknya politik uang dalam Pilkada sehinggga perlu adanyas pemikiran serius untuk memperbaikinya.
Golkar kemudian mengusulkan Pilkada dipilih oleh DPRD, dan ditegaskan kembali oleh Ketum Golkar saat HUT ke-61 bahwa Golkar akan menggalang koalisi partai untuk mendukung Pilkada oleh DPRD.
“Namun saya berpikir, Pilkada Kabupaten/Kota tetap, tapi Gubernur dipilih Presiden. Memang perlu ada amandemen undang-undang terkait, dan ini lumrah dalam penataan sistem politik ke arah yang lebih baik,” kata mantan Dubes RI untuk Ukraina yang juga pernah mendapat amanah sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
