KORDANEWS – Dugaan praktik komersialisasi jabatan mewarnai promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat. Setidaknya, ada tiga temuan praktik komersialisasi jabatan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Lahat. Demikian dibeberkan oleh Ketua Komite Anti Korupsi (KAK), Rangga Goeritno.
Dibeberkannya, berdasarkan hasil temuan pihaknya, dua diantaranya dialami oleh HD dan MT, saat keduanya hendak mutasi ke jabatan baru dari masing-masing OPD mereka.
Tak tanggung-tanggung, berdasarkan temuan KAK, jabatan sekelas eselon III dimintai setoran Rp.10-50 juta, jumlah yang cukup fantastis. Demikian HD, yang harus membeli salah satu jabatan eselon III-nya sebesar Rp.10 juta, saat dirinya masih di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Jadi, HD ini dijanjikan oknum Kepala BKSDM untuk jabatan eselon III telah menyetor uang sejumlah Rp.10 juta kepada bersangkutan. Ternyata tidak terealisasi, dan HD malah dimutasikan sebagai Kabid di Dinas Lingkungan Hidup,” urainya, Selasa (12/12)
Demikian pula dengan MT, yang juga dimintai mahar senilai Rp.10 juta. Lantaran menolak, MT pun harus menelan ‘pil pahit’ dengan dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
“Dan saat ini konsekuensinya, MT dinonjobkan,” imbuhnya.
Tak kalah besar, Rangga menyebut mutasi jabatan dari Kasi ke Kabid di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) bahkan dihargai Rp.50 juta.
Nah terkait temuan ini, dikatakan Rangga, pihaknya sudah menyampaikan aduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat agar diusut tuntas secara hukum.
“Informasi terakhir, pihak Kejari masih menelaah berkas kasus ini,” katanya.
