Para imigran ilegal yang terancam dideportasi itu dikenal sebagai kelompok ‘Dreamers’, yakni imigran yang masuk secara ilegal ke AS sebagai anak-anak bersama orang tua mereka. Kebanyakan datang dari Meksiko dan Amerika Tengah.
Di bawah program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) pada era Presiden Barack Obama, para imigran ilegal ini mendapat status legal sementara di AS. Namun program DACA dihentikan pemerintahan Trump sejak September 2017. Trump memberikan waktu kepada Kongres AS hingga 5 Maret untuk membahas program pengganti.
Dengan ditutupnya pemerintahan AS, maka ratusan ribu pekerja federal AS tidak akan bisa bekerja. Para pekerja federal pada lembaga-lembaga yang dianggap ‘tidak esensial’ akan dirumahkan sementara, tanpa mendapat bayaran, hingga penutupan diakhiri.
Sedangkan para pekerja federal pada lembaga-lembaga esensial terkait keamanan nasional juga militer AS, akan tetap bekerja namun tanpa bayaran. Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Luar Negeri dan Pentagon akan tetap beroperasi, namun beberapa staf mungkin harus cuti tanpa bayaran.
Sejak tahun 1990, telah terjadi sedikitnya empat kali penutupan pemerintah AS. Terakhir kali, pemerintah AS tutup tahun 2013 saat era Presiden Barack Obama. Saat itu, pemerintahan federal AS tidak beroperasi selama 16 hari. Ada potensi kerugian hingga US$ 2 miliar (Rp 26 triliun) gara-gara berhentinya produktivitas masyarakat AS berdasarkan data Office of Management and Budget.
Editor : mahardika
