KORDANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di daerah. Kali ini yang kena OTT adalah Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Imas ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus kongkalikong proyek di Subang. Penangkapan Imas hanya semakin menambah panjang daftar kepala daerah yang kena tangkap komisi anti rasuah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun angkat suara. Ia merasa prihatin dan sedih. Bahkan mengaku terpukul dengan masih adanya kepala daerah yang kena OTT KPK. Apalagi di tahun ini, sudah ada beberapa kepala daerah yang kena tangkap. Lebih menyesakkan lagi, beberapa kepala daerah yang sekarang berurusan dengan KPK, hendak maju lagi di Pilkada. Tentu ini menyesakkan.
“Dengan banyaknya OTT ya saya merasa terpukul juga sedih dan prihatin, ” kata Tjahjo lewat sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (14/2).
Kata Tjahjo, kepala daerah itu mitra Kementerian Dalam Negeri dalam membangun hubungan tata kelola pemerintahan yang efektif antara pusat dan daerah. Tentu, ia sangat prihatin, ketika ada kepala daerah yang kena kasus. Harusnya semua kepala daerah, paham area rawan korupsi. Tjahjo mengingatkan, ketika berkuasa, godaan pasti kian besar. Hati-hati dan taat pada aturan, itu yang diperlukan menghindari godaan yang datang. Sekali lengah, pasti kena jerat.
“Harusnya kepala daerah paham akan area rawan korupsi. Setiap saat kita lengah pada godaan pasti terjerat,” katanya. Ia minta kepala daerah yang sekarang berurusan dengan aparat penegak hukum bersikap kooperatif. Jalani penyidikan dengan baik. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Karena sekarang yang kena jerat, masih berstatus tersangka. Menurut Tjahjo, dalam konteks pencegahan KPK sebenarnya sudah sering mengingatkan para kepala daerah agar hati-hati terhadap area rawan korupsi.
“KPK dakam fungsi pencegahan sudah selalu mengingatkan juga pada Kemendagri dan Pemda provinsi, kabupaten dan kota sampai desa,” ujarnya.
Tjahjo pun kemudian bercerita. Katanya, ketika ia dengar kabar Bupati Subang ditangkap, ia langsung kirim staf ke KPK. Jika kemudian Bupati Imas diumumkan KPK ditahan, tentu akan segera diambil langkah untuk mengangkat Plt Bupati. ” Seandainya dia ditahan,” katanya.
