KORDANEWS – Pemerintah tengah mengkaji pembentukan Bank Syariah dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengkajian tersebut masuk dalam peta jalan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pungky Sumadi, mengatakan dalam 10 tahun ke belakang aset perbankan syariah naik sekitar 11 kali.
Sedangkan aset industri keuangan nonbank (IKNB) naik dua kali lipat. Namun, pangsa pasar (perbankan syariah tidak maju-maju, stagnan di angka lima persen. Sedangkan pangsa pasar industri keuangan syariah saat ini sebesar 8,1 persen.
“Tantangan perbankan syariah, kita belum punya bank syariah skala besar,” kata Pungky.
Ia menjelaskan, bank syariah yang ada saat ini adalah anak usaha dari bank-bank BUMN. Secara hukum tidak bisa dikategorikan bank BUMN karena uangnya bukan dari kantong Menteri Keuangan.
“Kita mau mencoba supaya ada yang bagian dananya bagian modalnya juga berasal dari pemerintah. Ini lagi kita pikirkan Bank BUMN Syariah,” ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah opsi tengah dikaji oleh Kementerian BUMN. Penggabungan atau merger menjadi salah satu kemungkinan. Namun, masih ada kemungkinan lainnya.
