“Untuk itu dari jumlah tenaga kerja kontruksi bersertifikat, Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode yang menggunakan metode distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi, “ungkapnya.
Apalagi ia mengingatkan dukungan stakeholder bidang jasa konstruksi sangat diperlukan, terutama kerjasama dalam pelaksanaan program link and match
dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan perguruan tinggi
melalui optimalisasi pemagangan dengan BUMN Karya.
“Kita juga memperkuat tingkat awereness terhadap kompetisi tenaga kerja Kontruksi dalam proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR melalui tindak lanjut, surat kewajiban sertifikasi yang telah di buat oleh Ditjen ABCP (SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan dan pembiayaan Perumahan),”ucapnya
Lebih lanjut, bersamaan dengan ini, dilaksanakan juga penandatanganan rencana aksi Komitmen menjaga keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) oleh para Kepala Balai Besar, Kepala Satker Ditjen Bina SDA, Ditjen Bina Marga,Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementrian PUPR.
“Hal ini menjadi tindak lanjut Pakta Komitmen dari Menteri PUPR beserta para pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian PUPR pada acara gerakan Nasional keselamatan kontruksi berberapa waktu yang lalu, “jelasnya.
Sementara itu peserta uji sertifikasi tahap I ini diikuti oleh 803 tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek Kontruksi di lingkungan unit organisasi kementerian PUPR. Seperti Balai/Satker Ditjen SDA 280 orang tenaker Kontruksi, balai/Satker Ditjen Bina Marga 250 orang tenaker Kontruksi, Balai/Satker Ditjen Cipta Karya 103 orang tenaker Kontruksi, Satker Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 30 Orang serta, 140 orang tenaker Kontruksi Satker Dinas PU Pemprov Sumsel dan PU Pemkot Palembang. (Ab)
