KORDANEWS – Sejumlah lembaga pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), saat ini masih kekurangan tenaga pengajar. Hal tersebut disampaikan Assiten Admistrasi dan Umum Pemprov Sumsel, Edward Juliartha, saat dijumpai di ruang rapat Bina Praja Palembang, (16/4)
Dengan kejadian tersebut, menurutnya
Pemprov Sumsel sendiri belum dapat berbicara banyak, untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik itu. Bahkan saat ini ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 yang melarang Pemda mengangkat guru honor.
“Untuk menutupi kekurangan guru saat ini hanya bersandar pada guru-guru honorer yang ada. Ketika akan mengangkat honorer kita terkendala dengan Peraturan Pemerintah,” kata Edwar Juliartha.
Mengenai pihaknya tidak bisa mengambil keputusan atau tindakan yang ditetapkan, dalam mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi seperti ini, disebabkan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas (Diskresi) secara terus menerus.
“Ini harus dicari jalan keluarnya, agar dapat mengangkat tenaga honorer, pemerintah harus mencabut peraturan itu (PP) terlebih dahulu,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kabid SMA Disdik Sumsel Bony Syafrian. Dikatannya bahwa sejauh ini pemerintah daerah, sangat mengalami kesulitan untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, yang disebabkan adanya larangan pemerintah pusat untuk merekrut tenaga guru honorer.
“Kami takut sekarang kalau mengangkat guru honorer, khawatir kami nanti dipermasalahkan secara hukum,” katanya.
