Selain melakukan orasi, massa juga membaca Yakin di halaman kantor Bupati Muaraenim. Tuntutan itu diantaranya meminta Bupati Muara Enim dan pihak terkait lainnya menghentikan penggusuran, perampasan lahan, tanam tumbuh, bangunan dan perkebunan masyarakat yang diduga dilakukan PT R6B.
Kemudian, PT R6B diminta menerapkan status quodan bertanggung jawab atas terjadinya penggusuran lahan dan tanam tumbuh. Selain itu, PT R6B segera membangun akses jalan untuk kemudahan aktivitas masyarakat menuju perkebunan mereka. Selanjutnya, perkebunan dan lahan yang telah dimiliki masyarakat agar di-enclave.
Disamping itu, massa juga meminta segala bentuk intimidasi dan arogansi Satgas PT R6B terhadap masyarakat dihentikan. Jika tetap dilakukan, mereka meminta Komnas HAM RI untuk menyelidiki atas dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM di areal PT R6B. Lebih lanjut, perusahaan tersebut, agar tidak beroperasi di luar lahan izin HGU.
PT R6B turut didesak agar membangun perkebunan inti dan plasma secara serentak, dan memberikan hak-hak plasma masyarakat di sekitar perusahaan. “Jika permasalahan dan kegiatan PT R6B selalu meresahkan dan merugikan masyarakat, maka cabut izin PT R6B adalah solusi terbaik demi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat,” kata Koordinator Aksi, Aspihani, Rabu (25/04/2018).
Terakhir, massa juga meminta agar Pengadilan Negeri Muara Enim membuat keputusan sesuai dengan hati nurani, dan tidak merugikan atau menyengsarakan masyarakat.
editor : awan
