“Saya lebih memberi perhatian soal perizinan yang menjadi lahan korupsi bagi pejabat, perizinan harus sesuai dengan namanya yakni satu pintu dan lebih cepat,” katanya.
Dijelaskannya, sebanyak 268 pejabat dilingkungan Pemkab Muba (termasuk Bupati dan Wakil Bupati) telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara.
Adapun OPD yang akan menerapkan program aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Muba diantaranya Bappeda, BPKAD, Bagian Layanan Pengadaan, DPMPTSP, BKPSDM, Bagian Organisasi, Dikbud, Inspektorat daerah, Dinsos, PU Penata ruang, BP2RD dan Disbun.(yud)
Editor : mahardika
