“Apalagi perusahaan mengklaim sudah melengkapi dokumen termasuk memiliki izin. Maka, permasalahan antara perusahaan dan juga mayarakat harus selesai dalam hal ini,” tuturnya.
Dan, lagi, kades menegaskan, isu bahwa ia kepala desa telah menerima fee dari melintasnya kendaraan batu bara ini. Hal itu sama sekali tidak benar. Ia sebagai kepala desa jika ada perusahaan yang masuk dan sesuai dengan aturan dan izin maka tidak menghalangi.
“Dengan adanya pertemuan ini, saya harapan dapat ada jalan solusi terbaik dari pihak perusahaan dengan disaksikan pihak terkait lainnya,” harapnya.
Sementara itu, dari pihak PT GPP Indra SE mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga melakukan perbaikan dan perapian jalan. Dan juga, pihak PT GPP memiliki dokumen lengkap sesuai dengan aturan.
“Dengan adanya pertemuan ini ia berharap sebagian warga dapat menemukan titik temu. Apalagi, kami yang memiliki dukumen lengkap dan legal, memiliki hak juga dan meminta keadilan dengan pemerintah jika permasalahan ini belum terselesaikan,” jelas Indra.
Sementara, Kasat Binmas Polres Muara Enim AkP Arsyad terkait masalah ini mengatakan, dengan adanya pertemuan ini, diharapkan masalah yang ada dapat terselesaikan. Dan, juga dalam masalah ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Ia berharap jangan sampai permasalahan ini terjadi tindakan anarkis. Sebab, jika ada tuntutan warga bisa sampaikan, namun jika melarang kendaraan melintas itu bukan solusi,” tutupnya.(Ari)
Editor : mahardika
