“itulah saya akan disposisi langsung stemen mereka ke komisi yang
membidangi pemerintahan maupun yang bermitra dengan Lurah dan Camat, mereka
membuat surat pemberitahuan tentang kenaikan-kenaikan tunjangan yang akan
diposisi pada rapat, setahu kami kalau mengubah WPS harus ada rapat
anggaran ada hal-hal tertentu hanya izin pimpinan, tapi sifatnya teknis ke
mitra-mitra misalnya ada pergeseran di Komisi C 1234 harus di komisi 1 2 3
dan 4, tapi kalau mau menambah ketua PPS plafon, plafon proritas, yang
sudah ketuk palu sekian milyar, sekian triliun ternyata nambah, harus
nambah atau tidak baget tidak sah, kan bisa dibatalkan, bisa jadi melalui
belanja tidak langsung, yang ditanyakan mereka adalah kenaikan” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Garda Api Yan Hari Yanto mengatakan ‘Pertanyakan
kami ini akan terus kami pertanyaakan, kami yakin dan kami percaya dengan
Ketua DPRD kota Palembang mudah-mudahan aspirasi kami sebagai masyarakat,
bisa periksa dan diselesaikan dengan baik, nomor 5 itu adalah surat
nomornya tadi kan itu menyatakan bahwa seorang PJS itu tidak sewena-wena
dan tidak serta merta mengeluarkan stamen-stement, apalagi jabatan yang
cuman 4 bulan mengeluarkan statement-statement, apalagi hal-hal yang
krusial yang dianggap yang dikerjakan itu, dan melampaui batas-batas
kewenangan nya bagaimana itu, kan ada aturannya kecuali dia Walikota
definitif.” Pungkasnya. (eh)
