KORDANEWS – Ratusan massa yang mengatasnakaman diri gerakan rakyat anti
politik uang (GARPU) dan gerakan rakyat anti money politik (GRAMP), Jumat
(6/7) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Lahat. Aksi demo sendiri
terkait pelaksanaan Pilkada Lahat, 27 Juni 2018, yang lalu lantaran diduga
telah terjadi politik uang yang terstruktur, sistematis,
masif (TMS). Tudingan massa sendiri diarahkan ke Paslon nomor urut tiga Cik
Ujang-Haryanto.
Dalam pernyataan yang disampaikan koordinator aksi, Ipi Magrang Cawang
massa mendesak segera mendiskualifikasi paslon Cik Ujang-Haryanto yang
telah terbukti melakukan money politic di pilkada Lahat. Mendesak kepada
Polres Lahat untuk segera menangkap Cik Ujang – Haryanto dan antek anteknya
yang telah terbukti melakukan money pilitic. Mendukung KPU untuk melakukan
investigasi dan menindak paslon nomor 3 .
“Keempat kami meminta dibatalkan pleno penetapan pemenang pada kontestasi
pilkada Lahat karena Cik Ujang Haryanto harus dihukum karena telah
melakukan money politik, “teriaknya, membacakan pernyataan sikap.
Selain mendesak anggota DPRD Lahat, massa juga mendesak Polres Lahat.
Massa meminta agar pihak Polres menangkap pelaku money politik. Jika tidak
akan dibentuk satgas penangkap pelaku money politik di Pilkada Lahat.
Sementara, sepanjang jalan aksi berjalan dengan tertib. Selain
panyampaian orasi masa juga membentang kain putih untuk tanda tangan
sebagai bentuk dukunga terhadap pengusutan money politik. Tak sampai
disitu, massa juga membaca surat yasin berjamaah. “Tapi kami masih
percaya polisi bisa menangkap pelaku money politik. Dan kami berharap agar
anggora DPRD dapat bertindak karena manoy politic yang terjadi melukai
demokrasi,”ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Lahat, Sri Marhaeni
mengutarakan turut mengutuk aksi money politik yang terjadi di Pilkada
Lahat. Sebagai wakil rakyat, tegas Sri DPRD Lahat, siap membuat
rekomendasi kepada penyelenggara Pilkada dan pihak terkait lainya untuk
menindaklanjuti pelaporan dugaan pelanggaran Pilkada Lahat. Dikatakan
Sri, DPRD tentuk tidak ingin ada pihak pihak yang sengajak ingin merusak
proses demokrasi dengan melakukan kecurangan. “Kita minta semua
penyelenggara Pilkada dapat menjalan Tahapan dn prosea Pilkada sesuai
aturan. Jangan sampai ada pembiaran kecurangan. DPRD Lahat akan membuat
rekomendasi agar menindaklanjuti pelaporan dugaan kecurangan
pilkada,”ujarnya, didamping beberapa anggota DPRD Lahat, seperti Niko
Fransisco, Ghazali Hanan, dn anggota DPRD Lainya.
