“Jalin kerja sama dengan kepolisian dimana pun semua anggota bertugas, demi menjaga serta membersihkan NKRI dari KKN,” tukas Joko.
Dalam acara Work Shop tersebut, Irjen Pengawasan Kementerian Dalam Negeri mewakili Mendagri, Irjen TNI AD mewakili KASAD maupun Irjen TNI AL yang mewakili KASAL turut memberikan sambutannya dimana dalam sambutan tersebut memberikan dukungan kepada BPI KPNPA RI sebagai Lembaga Anti Korupsi agar dapat bekerjasama di dalam peran aktifnya selaku komponen masyarakat khusus dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Acara tersebut dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional, mengusung tema Penelitian Independen terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla di dalam Pemberantasan Korupsi dan Pelayanan Publik.
Dalam kesempatan Rakernas yang dihadiri dari perwakilan BPI KPNPA RI di 25 provinsi tersebut, didapat hasil rapat, bahwa berdasarkan penelitian anggota dari BPI KPNPA RI maupun hasil survey dari masyarakat, dapat kesimpulan bahwa masyarakat sangat puas dan merasakan adanya perubahan di dalam tata kelola kinerja pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Pemerintah dari Sabang sampai Merauke.
Diketahui, peran aktif yang sudah dilakukan BPI KPNPA RI adalah telah melaksanakan kegiatan penelitian terhadap kinerja Bupati, Walikota, Gubernur, Kapolda, Kajati dan Pangdam dalam hal kepuasan publik terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan dari BPI KPNPA RI telah memberikan Piagam serta Plakat Award BPI KPNPA RI kepada beberapa Kapolda, Kajati, Kakanwil Kumham, Bupati, Walikota dan Gubernur serta Tokoh Mayarakat dan Tokoh Nasional di bulan Januari 2017 lalu.
BPI KPNPA RI juga telah dapat menghantarkan beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi dan kasusnya tersebut sudah mendapatkan “Vonis Hukum Tetap” dari Majelis Hakim Tipikor di Jakarta, dan juga melalui Forum Ulama BPI KPNPA RI telah turut serta berperan aktif didalam “Cipta Kondisi”. (Ari)
Editor : Maskur
