Namun alih-alih memiliki izin pertambangan dan operasi produksi daei Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat tahun 2014, para perusahaan tersebut beroperasi bermodalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi material, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah Perovensi Sumatera Selatan berlaku sejak mulai 2017-2018.
Kepala Desa Lubuk Sepang, Perli dan Kepala Desa Pagar Batu Sepriadi saat dikonfirmasi pada Kamis (23/08/18) membenarkan hal tersebut. Menurut dia, operasi penggalian material di wilayahnya memang benar adanya. Di mana perusahaan tersebut sudah cukup lama beroperasi dengan izin usaha yang dimilikinya.
“Memang ada sebagian usaha perkebunan milik warga di sekitar itu, yaitu kebun kopi di seberang sungai tersebut kondisi tergantung. Karena longsor (abrasi) yang digerus oleh derasnya aliran sungai tersebut”, ungkapnya, Kamis (23/8/18).
Saat di lokasi penambangan, Sahub salah seorang pelaksana lapangan dan sekaligus keamanan setempat menjelaskan, pihaknya melakukan operasi pertambangan karena mengantongi memiliki izin.
“Kegiatan pertambangan ini sudah dilakukan selama sepuluh tahun belakangan ini. Kalau pun ada perkebunan yang longsor dan tergerus oleh aliran sungai itu bukan disebabkan oleh kegiatan penambangan kami”, terang Sahub.
Selain itu, AM salah seorang warga setempat yang berprofesi sebagai penambang batu dan pasir secara manual menuturkan, penambangan material seperti batu, pasir dan sirtu yang dilakukan oleh perusahaan ini memang sudah cukup lama beroperasi.
“Awalnya kami tidak menghiraukan karena mereka yang punya lahan,” katanya.
Semakin lama beroperasi, kondisinya memang semakin memperihatinkan. Di mana ia sebagai penambang batu dan pasir secara manual ini, justru tidak tau harus mengambil di mana lagi material.
“Soalnya akibat penambang tersebut, menyebabkan longsor di tepian sungai. Tentu arus airnya, pun sangatlah deras. Padahal batu dan pasir itulah letak berasap atau tidaknya dapur kami,” keluhnya. (Mil)
Editor: Janu
