Kemudian, diharapkan agar para petugas di lapangan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai paling bawah mengenali tugas mereka masing-masing, dan tidak hanya itu tapi juga mengenali kemungkinan masalah yang akan muncul di daerah.
“Karena dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Mantan Panglima ABRI tersebut menyampaikan bahwa pemerintah memiliki prinsip aksi pencegahan lebih baik daripada aksi mengatasi setelah terjadi masalah. Sehingga dengan demikian, tidak ada kerugian apa-apa karena sudah diatasi.
Kemudian, rapat tersebut juga mengharapkan agar mengajari masyarakat pemilih untuk menggunakan hak politiknya dengan baik dan tertib sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan hak-hak mereka. Pemerintah berharap agar sedapat mungkin hindari money politics dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan SARA.
Terakhir, lanjut Menko Polhukam, juga dibahas bagaimana kegiatan medsos (media sosial) karena perkembangan medsos saat ini juga sangat cepat sekali. Jangan sampai medsos dijadikan ajang kampanye negative, apakah hoax, hate speech, menyangkut masalah fitnah, mengkritisi satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak senonoh dan sebagainya.
“Kalau itu kita bisa cegah atau hindari, paling tidak kita bisa menghindari kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan,” pungkas Wiranto.
editor : awan
