Menurut penilaiannya, jumlah pemilih ganda tersebut menunjukkan ketidak akuratan data pemilih dan tidak berfungsinya SIDALIH (Sistem data pemilih) secara optimal dan inilah yang menjadi kritikannya.
Soal kemungkinan penduduk melakukan perekaman KTP-el lebih dari satu kali, Andrei menilai, KPU seharusnya dapat mengantisipasi dan menyisir data penduduk tersebut.
“Pasalnya, jika proses pemutakhiran data pemilih dan pendataan data dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan optimal, niscaya tidak akan ada data ganda akibat perekaman ganda KTP-el,” tegas Andrei.
Permasalahan DPT ini merupakan simbol profesionalisme dan sistim yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Dan kalau setiap Pilkada, Pemilu, Pileg selalu bermasalah niscaya kita bisa menghasilkan Pemilu yang bersih dan berkualitas dan seharusnya kedepan harus dibentuk Satgas DPT yang terdiri dari Depdagri, Dukcapil, KPU, Bawaslu Disetiap Tahapan Pilkada, Pemilu, Pileg karna DPT ini merupakan Esensi mandat Kedaulatan Rakyat di dalam negara Demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang dikehendaki sehinggah Pemilu yang bersih, berkualitas dapat dihasilkan disetiap pesta demokrasi yang dilaksanakan,” pungkasnya. (eh)
Editor : mahardika
