Politisi pemberi janji, lanjut dia, merasa bahwa mereka tidak bisa dituntut
secara hukum. Artinya rakyat yang sudah mempercayainya tidak bisa
melaporkan politisi tersebur ke aparat penegak hukum.
“Tapi yang tidak boleh dilupakan kandidat terpilih janji adalah etika moral
yang diyakini oleh masyarakat. Dalam keyakinan masyarakat yang berbasis
pada moral agama, janji wajib hukumnya ditepati, ingkar janji berarti
pengkhianat. Kandidat terpilih akan dipandang sangat tidak elok secara
moral jika hanya menjadikan janji-janji politik itu sebagai sebuah
propoganda untuk mendapat dukungan politik,” ungkap Hendra.
Menurut Hendra, menagih janji bupati terpilih artinya telah melakukan
fungsi pengawasan dan kontrol bagi kekuasaan.
“Ini sumbangsih yang harusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah
civil society yang memang diberi kewenangan untuk mengontrol pemimpin.
Menagih janji bupati terpilih kalau dalam kacamata agama maka ini adalah
bentuk membantu mengingatkan pemimpin bahwa ada kewajiban yang harus mereka
tunaikan,” tutup Hendra. (Ari)
editor : awan
