KORDANEWS- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di dampingi Sekda Nasrun Umar menerima kunjungan Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Selatan Maman Abdul rahman (23/10) di ruang tamu gubernur.
Gubernur Sumsel mengatakan bangga dan berterimakasih kepada BPK yang sudah akuntabel dalam menilai Sumatera Selatan sebagai provinsi yang sudah WTP (wajar tanpa pengecualian).
Terkait tugas BPK sebagai badan pemeriksaan keuangan, HD berharap adanya juga dilakukan fungsi pengawasan, fungsi perencanan, dan asumsi mengenai pendapatan oleh BPK.
Maman dalam kesempataanya, melaporkan tentang pantauan BPK Sumsel terhadap majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTP-TGR) di provinsi Sumatera Selatan, yang sudah kadaluarsa. “MPTP-TGR provinsi sudah kadaluarsa, sejak dibentuk pada tahun 2014 sekretariatnya yang sudah berpindah pindah”ujarnya.
BPK Sumsel berharap kepada Sekretaris Daerah agar MPTP-TGR Sumsel dilakukan penyegaran sehingga sekretariat bisa berjalan. “butuh penyegaranlah pak sekda sehingga sidang bisa berjalan, sekretariat bisa berjalan”jelasnya.
Maman yang ditemani beberapa jajaran BPK Sumsel yang hadir juga melaporkan terkait temuan kerugian yang ada di Sumsel. “Sejak 2004 sampai sekarang di akumulasi temuan kerugian dari BPKP, Inspektorat, Kemendagri, dan BPK ada sekitar 119,9 M dari 132 kasus yang ada dan sampai saat ini sudah semakin berkurang untuk diselesaikan sehingga saat ini sisanya tinggal 27 M”jelasnya.
Maman mengungkapkan bahwa BPK Sumsel saat ini sudah menggunakan Sistem informasi pemantauan tindak lanjut (SIPTL) yaitu untuk memantau semua jenis temuan termasuk administrasi dalam satu pintu bersama inspektorat.
6
Maman menambahkan bahwa Sumsel merupakan provinsi nomor satu penggunaan SIPTL se-Indonesia.”Sekarang penggunaan pemantauan SIPTL sumsel sebanyak 71,6 % dan diharapkan kalau bisa naik menjadi 80% supaya bagus”ujarnya.
