“Tidak akan mungkin kepempinan baru akan melanjutkan program yang lama bila tidak tahu betul apa permasalahannya, siapa pun pimpinannya, siapapun orangnya. Kami ingin tau apa masalahnya apa kekurangannya, baru kita cari solusi.” tegasnya.
Seperti diketahui pemegang saham PD. Swarna Dwipa adalah Pemprov Sumsel. Hanya saja dalam beberapa waktu, Direksi lama melangkah dan mengikat kontrak pada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham.
“Bila tanpa sepengetahuan pemegang saham, berarti itu tanggung jawab full dari manajemen Swarna Dwipa. Contohnya saja, apabila anak kita berhutang tanpa sepengetahuan orang tua, yang wajib membayar tetap anak tersebut tetapi bila anak itu berhutang dengan persetujuan orang tua, berarti orang tua juga dapat bertanggung jawab atas itu.” Jelasnya.
Terkait hal itu Mawardi Yahya meminta kepada manajemen Swarna Dwipa untuk mengaudit secara keseluruhan dan bekerja sama dengan BPKP.
“Saya minta untuk manajemen Swarna Dwipa untuk menurunkan BPKP untuk melihat di lapangan, keseimbangan antara fisik dan pembayaran. Kami belum bisa melangkah lebih lanjut sebelum manajemen mengaudit segala kegiatan. Apabila sudah diaudit nanti kita bicarakan lagi, mau disetop atau dilanjutkan,” tuturnya.
Belajar dari hal ini, Mawardi berharap manajemen Swarna Dwipa yang baru mulai menggunakan manajemen terbuka agar Swarna Dwipa tidak menjadi beban prov Sumsel.
“Hati-hati dalam melangkah, tidak akan maju apabila manajemen tidak berani, tetapi tetap harus punya perhitungan. Selain itu juga berorientasi pada bisnis, harus pengeluaran seefisien mungkin dan pendapatan sebanyak mungkin, harus untung bukan rugi, intinya harus melihat selera konsumen.” ujarnya.
editor : red
