Untuk itu, Sundan mendesak Pemkab Lahat kembali menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik, dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Mendesak Kejari Lahat untuk melaksanakan asas hukum persamaan dihadapan hukum dalam mengusut tindakan KKN yang dilakukan Bupati
Lahat.
“Mendesak DPRD Lahat untuk melaksanakan fungsinya dengan terbuka dan tanpa didasari oleh kepentingan pribadi dan kelompok serta mengeluarkan aksi tegas kepada Bupati Lahat perihal pengangkatan kakak kandungnya sebagai Dirut PDAM Lahat, “ ujarnya.
Aksi sendiri disampaikan AMPL ditiga titik. Depan Kantor DPRD Lahat, Pemda Lahat dan Kejaksaan Negeri Lahat. “Saat ini sedang kita koordinasikan termasuk dengan Kejaksaan terkait pengangkatan Bapak Cholil Mansyur, sejalan dengan yang kawan kawan AMPL sampaikan. Kita sedang koordinasikan
seperti apa kelanjutanya. Dan aspirasi akan disampaikan, “ujar Asisten I, Pemkab Lahat, Ramsi, SIP, saat menanggapi massa yang menggelar aksi. (mil)
Editor: Janu
