KORDANEWS – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto serius dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar atau pungli. Upaya ini memerlukan dukungan dari stakeholder terkait mulai kepolisian, TNI, lembaga, kementerian, serta masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris 1 Kemenko Polhukam Letjen TNI Agus Surya Bakti dalam Rakernas Saber Pungli Tahun 2018 di Bogor, Jawa Barat.
Agus menjadi pembicara utama mewakili Wiranto dalam rakernas. Perwakilan Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) dari seluruh provinsi di Indonesia turut hadir dalam Rakernas kali ini.
“Ini tentu tidak mudah karena kita harus melakukan evaluasi, di antaranya sinergitas dengan semua stakeholder karena dalam memberantas ini ada kepolisian, kementerian, lembaga, TNI, dan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sinergitas dengan semua harus kuat,” kata Agus Surya dikutip dalam keterangan resminya, Selasa, 11 Desember 2018.
Agus menekankan pemberantasan pungli menjadi bagian pelaksanaan kegiatan satuan tugas atau satgas setiap masing-masing UPP di kementerian atau lembaga, provinsi, serta kabupaten/kota. Namun, faktanya memang belum optimal lantaran karena beberapa faktor.
Dijelaskan Agus seperti masalah anggaran yang cenderung turun setiap tahun. Misalnya, kata dia, untuk satgas pusat dapat anggaran pada 2017 sebanyak Rp30,5 miliar namun menurun jadi Rp9,7 miliar pada 2018.
“Penurunan anggaran ini disertai penurunan jumlah personel satgas saber pungli. Tahun 2016 ada 228 anggota, dan 2017 sebanyak 247 anggota. Sedangkan, tahun 2018 ada 99 anggota,” jelas Agus.
Faktor lain disampaikan Agus karena UPP di kementerian atau lembaga baru terbentuk 41 unit. Jumlah ini tak sebanding karena mestinya ada 84 UPP. Lalu, minimnya dukungan anggaran ke pemerintah daerah turut berimplikasi tak optimalnya kegiatan satgas saber pungli.
“Terbatasnya dukungan anggaran pada pemerintah daerah berimplikasi pada minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk kegiatan saber pungli,” tutur Agus.
