“Di RS Erba ada sekitar 250 pasien, untuk yang bisa nyoblos belum bisa diprediksi berapa. Karena pasien harus melalui proses scraning dokter dan psikolog melalui penyaringan peserta pemilu berasal dari ODGJ,” jelas Iwan.
Untuk diketahui wacana tersebut kini masih menjadi perdebatan bagi sejumlah pihak. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan ODGJ memiliki hak yang sama menjadi peserta pemilu lainnya.
Selain itu, pada Maret lalu, KPU menyatakan akan memfasilitasi seluruh masyarakat untuk dapat menjalankan haknya pada Pemilu 2019. Dalam penjelasan tersebut, KPU menyebutkan hal yang sama diberlakukan bagi mereka yang mengalami orang dengan gangguan kejiwaan. (Ab)
Editor: Janu
