KORDANEWS – Pemberlakuan pembayaran tiket Light Rail Transit (LRT) menggunakan uang elektronik atau non tunai sejak 1 Desember tahun lalu dinilai Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI justru mempersulit para calon penumpang. Akibatnya, LRT tidak dapat digunakan oleh semua kalangan.
“Adanya LRT ini muncul karena untuk kepentingan Bandara-Jakabaring. Lah kok malah dari Bandara-Jakabaring pakai kartu, itu gak efisien harusnya dipermudah,” kata Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono.
Bambang menjelaskan, dibangunnya LRT dengan dana yang tinggi Rp10,9 triliun, diharapkan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan memberikan kemudahan salah satunya dari sisi pembelian tiket.
“Dengan diberlakukannya kartu elektronik khusus dari bandara ke luar bandara, kalau orang tidak memiliki kartu elektronik berarti tidak bisa naik donk. Berarti gak bisa dinikmati semua kalangan kalau begitu,” ujarnya.
Kewajiban membeli tiket LRT menggunakan kartu atau uang non tunai, hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki ekonomi cukup. Sebab, untuk mendapatkan kartu, satu orang harus membeli kartu dengan harga Rp25.000 dengan saldo nol rupiah (kosong) dan harus top up mulai Rp10.000.
“Artinya untuk satu perjalanan awal satu orang harus menyiapkan setidaknya Rp35.000. Harusnya seperti di negara maju lainnya, di setiap stasiun kereta disiapkan jalur pembayaran tunai untuk memudahkan penumpang,” jelasnya.
Menurutnya, kalau mau bikin aturan naik LRT pakai kartu elektronik (non tunia), maka harusnya dibuat juga jalur yang tunai. “Dimana-mana begitu ada non tunai dan tunai. Karena pembayaran secara langsung itu harus tetap berlaku,” tegasnya.
Salah satu warga Palembang yang baru pertama kali menaiki LRT, Imron warga Pakjo menyebutkan, dengan berlakunya uang elektronik menurutnya bikin repot. Kalau setiap mau naik dari bandara itu harus pakai kartu, seharusnya ada jalur bayar selain itu tidak mesti satu kartu satu orang.
