“Terutama tekait dengan pembuatan surat-surat dokumen negara seperti pembuatan akte kelahiran anak, kartu identitas anak, pembuatan paspor untuk umroh dan haji dan untuk kelancaran urusan kependudukan lainnya,” tegas Gubernur .
Selain itu program isbat nikah terpadu, lanjut mantan Bupati OKU Timur dua periode ini adalah bertujuan untuk penertiban administrasi kependudukan bagi warga Sumatera Selatan.
“Kalau persoalan buku nikah ini tidak hanya dirasakan oleh yang beragama Islam saja, melainkan persoalan tersebut juga dirasakan oleh umat agama lainnya,” terang Herman Deru.
Untuk mempercepat terselenggaranya program isbat nikah terpadu, Sumsel bersatu di Sumatera Selatan, Gubernur meminta Biro Hukum segera membuat draf MoU dimaksud.
“Biro hukum fasilitasi ini, buatkan draf MoU-nya antara Pemprov dengan Pengadilan Tinggi Agama. Yang nanti juga diikuti oleh Pengadilan Agama di derah dengan Bupati/ Walikota untuk memfasilitasi warga mendapatkan buku nikah ini melalui isbat nikah secara terpadu,” terangnya
editor : red
