KORDANEWS — Lantaran tingginya biaya pengurusan sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI, membuat banyak produsen Pempek di kota Palembang enggan untuk mendaftarkan label SNI, bahkan sering ditemukan Pempek yang tak berlogo SNI.
Penanggungjawab Harian Teknis Badan Standarisasi Nasional (BSN) Palembang, Haryanto mengatakan, ada berbagai alasan yang membuat produsen pempek di Palembang sulit untuk menyertakan produk pempek bersertifikat SNI.
Kesulitan yang dialami seperti kesulitan anggaran biaya serta persiapan dari pengujian produk, proses produksi sampai mendapat sertifikasi itu sendiri yang ditanggung oleh pihak pelaku usaha sendiri.
“Produsen Pempek di Palembang saat ini baru ada 3 UMKM saja yang sudah ada Lebel SNI pada kemasan produknya. Mereka kesulitan dalam biaya pengurusannya mahal yang bisa sampai Rp 15-20 Juta untuk dapat sertifikat SNI,” kata Haryanto, Sabtu (23/2).
Selain itu, lanjut Haryanto, karakteristik produk pempek juga berbeda-beda. Seperti pempek yang berbahan baku ikan pengujiannya lebih mahal karena harus ada uji mikro biologis, pengujiannya pun dilakukan di Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang berada di Jakarta.
“Selama proses pengujian itu, nanti ada tim dari pusat melihat langsung produksinya kelapangan dan mengambil sampel dari produknya untuk di uji kemudian dibawa lagi LSPro,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, ada juga kelemahan lainnya yakni lain pada SDM pihak BSN Palembang itu sendiri, lantaran saat ini hanya ada 2 pegawai khusus mengurusi perizinan sertifikasi.
