Herman Deru : Tekan Korupsi, Kepala Daerah Wajib Koordinasi Dengan KP
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meminta para Kepala Daerah, Bupati dan Walikota di Sumsel untuk selalu koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menekan terjadinya praktik Korupsi.
Harapan tersebut diungkapkannya saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018 serta Sosialisasi Program Tahun 2019 di Bina Praja Pemprov. Sumsel, Selasa (19/3).
“Pencegahan korupsi kita perlu evaluasi, serta harus diperkuat dengan perbanyak koordinasi dengan KPK,” ujar Herman Deru.
Terkait dengan Kordinasi dan Supervisi (Korsub) Herman Deru mengatakan, hal tersebut sangat penting karena Korsub KPK ini telah memaparkan hal-hal yang telah dilakukan Provinsi Sumsel terkait dengan pencegahan .
“Kita berupaya melayani masyarakat tanpa harus terjerat hukum karena kasus korupsi,” ungkapnya.
Dilain pihak Ketua DPRD Sumsel, H Gantada mengucapkan terima kasih pada jajaran KPK RI yang telah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Kegiatan evaluasi yang gelar dinilainya panting sebagai tolak ukur sejauh mana capaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menekan terjadinya korupsi.
“Pada dasarnya prinsip aparatur kita sudah berkomitmen bersama-sama menciptakan aparatur bebas korupsi, dan tentunya kita sangat berharap untuk diberikan supervisi bahwa mencegah itu lebih baik daripada menindak,” ujarnya.
