Apalagi, Premium bukanlah BBM bersubsidi sehingga pemerintah tak membantu Pertamina dalam mengatasi beban yang mereka terima akibat kenaikan harga minyak tersebut.
Kenaikan harga Premium setidaknya bisa meringankan beban finansial Pertamina. Apalagi, Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu menjadi “wajah depan” bagi perusahaan pelat merah lainnya. Jika keuangannya terus menurun, nantinya ini bisa jadi preseden buruk bagi pemerintahan.
“Kebijakan kenaikan harga BBM ini tidak populis, tapi ini penting agar tidak ada BUMN yang dirugikan,” jelas dia.
Sebagai informasi, berdasarkan beberapa hasil hitung cepat, Calon Presiden Joko Widodo unggul atas lawannya Prabowo Subianto. Hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas 26,8 persen suara yang masuk, Jokowi juga mengungguli Prabowo dengan raihan 55,3 persen.
Meski nantinya terpilih, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yakin Jokowi masih akan mengedepankan kebijakan populis. Menurut dia, sejatinya Jokowi dan Prabowo mengusung hal yang bersifat populis.
Hanya saja, khusus Jokowi, ia menilai kebijakan populis Jokowi bersifat pragmatis dan teknokratik. “Kebijakan populis Jokowi terlihat seperti ‘yang penting menguntungkan’, sehingga terkesan tidak peduli dengan apa-apa yang tertera di dalam textbook,” jelas Burhanuddin.(Ist)
Editor : J.Wick
