KORDANEWS — Aliansi untuk Indonesia Cerdas saat melakukan aksi damai di kantor Gubernur Sumsel, Senin (13/4). Dalam aksi ini, mereka memberikan Lima tuntutan kepada Gubernur Sumsel berjanji bahwa sekolah gratis di Sumsel tetapi saat ini masih banyak para wali murid yang diminta untuk membayar dan pungutan.
Kelima tuntuan tersebut adalah bahwa Sekolah tempat berlajar bukan pasar serta tempat mencari Ilmu. Tolak segala bentuk pungutan bertopeng komite dengan alasan apapun, Tolak kebijakan sekolah berbayar, Maksimalkan anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai amanat undang-undang, dan transparansi pengelolaan dana BOS.
Koordinator aksi Ade Indra Chaniago mengatakan bahwa ada kapitalisasi dalam dunia pendidikan dengan adanya pungutan kepada SMAN unggulan, karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan dengan pungutan karena unggulan.
“Kalau soal fasilitas jika memang sekolah unggulan itu memang layak mendapatkannya, tapi persoalannya adalah orang-orang di dalam itu yang tidak layak dan harus segera dibenahi. Ini ada kapitalisasi dalam hal ini dan itu namanya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa kalau begini caranya,” kata Ade Indra
Pihaknya sepakat memang ada kalau ada unggulan, tapi betul-betul orang yang punya kapasitas intelektual unggul bukal orang yang tidak unggul masuk kesana lantas menikmati fasilitas di sana.
“Anggaran pendidikan di Sumsel ini ada di angka 10 persen dan kita mau naik menjadi 20 persen, minimal seusai dengan amanat Undang-undang. Jika naik, maka akan menyelesaikan aneka ragam persoalan pungli, personal sumbangan, persoalan-persoalan infrastruktur dan yang lainnya,” tegasnya.
