KORDANEWS – Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya akan menggeser sistem operasi komputer di pemerintahan mereka dari Windows ke Linux. Keputusan penggantian ini muncul terkait tingginya biaya lisensi yang mesti dibayarkan k Microsoft untuk pembaruan dari Windows 7 ke Windows 10.
Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan memperkirakan bahwa transisi dari sistem Windows ke Linux akan menelan biaya sekitar US$655 juta (Rp9,48 triliun). Meskipun biaya tersebut terlihat fantastis namun biaya untuk memperbarui dan memelihara sistem Windows jauh lebih tinggi.
Di sisi lain, Kepala Biro Layanan Digital Kementerian Korea Selatan, Choi Jang-Hyuk mengatakan kementerian mengharapkan pengurangan biaya melalui pengenalan sistem operasi open-source guna menghindari ketergantungan pada sistem operasi tunggal.
Saat ini penggunaan Linux sebagai sistem operasi untuk kegiatan pemerintahan mereka tengah diuji coba. Jika tidak muncul masalah keamanan, pemerintah Korsel akan sistem operasi Linux akan digunakan secara lebih luas di dalam pemerintahan, seperti dilansir The Korea Herald.
