Selain itu, terkait pemberian seragam kesenian rebana didasarkan pada proposal yang dibuat oleh masyarakat desa ujung Tanjung sendiri yang kemudian disampaikan kepada bapak Drs. Kahar Muzakir dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR pada bulan Oktober 2018, atau sekitar 6 bulan sebelum masa pemungutan suara.
“Pemberian seragam rebana tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban bapak Drs. Kahar Muzakir sebagai Anggota DPR RI, yakni merespon atau memenuhi aspirasi yang berkembang pada daerah pemilihannya dan tidak terkait langsung dengan proses kampanye, apalagi pemungutan suara,” jelasnya.
“Selain waktu (tempus delicti), ternyata tempat (locus delicti) penyerahan seragam sebagaimana dituduhkan ternyata juga tidak benar dan hal ini mengindikasikan dengan jelas adanya upaya mendiskualifikasi atau setidaknya pembunuhan karakter terhadap bapak Drs. Kahar Muzakir,” tambahnya.
Ia menambahkan, bahwa bapak Kahar Muzakir telah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2004, sehingga telah memiliki basis pemilih yang cukup signifikan di daerah pemilihannya (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara).
“Dengan basis pemilih yang mengakar itu, selama ini sudah terbina hubungan yang baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakat untuk pembangunan di kabupaten Banyuasin, sehingga politik uang dalam berbagai bentuknya tidak pernah menjadi pilihan dalam 4 (empat) Pemilu (2004, 2009, 2014 dan 2019) yang diikuti oleh bapak Drs. Kahar Muzakir,” pungkasnya
Editor : Jhonny
