KORDANEWS – Pada 2014 silam, tepatnya dua bulan setelah dilantik menjadi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinannya akan melesat hingga 7%. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 Jokowi menargetkan hingga 8% pada 2019.
Dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jokowi yang didampingi mantan Gubernur BI Agus Martowardojo, mantan Ketua OJK Muliaman Hadad, mantan Menko Perekonomian Sofyan Jalil, dan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meneguhkan komitmennya.
Pemerintah ingin paling tidak setelah tiga tahun ke depan, ada pertumbuhan di atas 7%. “Meski berat, tapi kita kejar menuju ke arah sana,” ujar Jokowi, Selasa (23/12/2014) dikutip laman Setkab.
Namun nyatanya, hingga Jokowi hendak menduduki jabatan presiden untuk kedua kalinya komitmen itu tidak juga terwujud. Ekonomi Indonesia merangkak hanya pada tingkat 5%. Angka rata-rata yang ‘stabil’ selama 20 tahun menikmati reformasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5%, relatif sama dengan negara Asia lainnya: Thailand, India dan Malaysia.
Pertumbuhan tertinggi 6,22% tercatat tahun 2010 pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Secara berturut-turut, berikut angka pertumbuhan ekonomi: 5,01% (2014), 4,88% (2015), 5,03% (2016), 5,07% (2017), 5,17% (2018). Pada 2019 kuartal I, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,07%, naik tipis dibanding kuartal I 2018 sebesar 5,06%. Meleset dari prediksi Bank Indonesia 5,2%.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 7% relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang sudah matang dan tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi.
“Tetapi bagi Indonesia pertumbuhan ekonomi tinggi sangat diperlukan untuk menarik golongan muda yang masuk pasar kerja dan kelompok penganggur dan setengah pengangguran yang ada,” ujarnya.
Didik menambahkan, janji kampanye periode lalu dan secara resmi ada di dalam RPJMN, hampir keseluruhan tidak terwujud. Menurutnya, agar pertumbuhan ekonomi terealisasi, pada periode kedua ini Jokowi tidak boleh lagi menjalankan kebijakan populis yang tidak targeted.
