Terkait kunjungan Pemkab OKU tersebut, Kabag Humas Kota Palembang Amiruddin Sandy menjelaskan, Bagian Humas Setda Kota Palembang secara resmi berpisah dengan protokol pada 1 Januari 2017. Dalam menjalankan tupoksinya, Bagian Humas Setda Kota Palembang terus berinovasi untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Kota Palembang.
“Salah satu inovasi yang dilakukan adalah Diskusi Wong Kito plus yaitu live outdoor bersama dua stasiun TV dan mengajak serta jurnalis yang bertugas di Pemkot Palembang. Diskusi ini menampilkan narasumber kepala OPD sesuai dengan topik yang dibahas,” ujarnya.
Dijelaskannya, pada 2019 ini Bagian Humas Kota Palembang uji bekerjasama dengan PWI Sumsel menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurutnya, hal ini untuk meningkatkan skill serta kompetensi rekan jurnalis yang bertugas di Kantor Walikota.
Pemerintah Kota Palembang telah memiliki payung hukum berupa SK Walikota yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) jalinan kerjasama dengan perusahaan pers. Standardisasi jalinan kerjasama ini berdasarkan saran dari Dewan Pers dan mengacu pada UU Pers.
“Setiap perusahaan Pers yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang harus tersertifikasi di Dewan Pers, serta memiliki cabang yang berdomisili di Palembang. Payung hukum jalinan kerjasama media ini mendapat dukungan langsung dari Dewan Pers dan telah mengacu pada UU,” ujarnya. (eh)
